Saat ini, pajak penghasilan (PPH) pasal 21 menjadi salah satu jenis pajak yang paling banyak dikenakan kepada karyawan di Indonesia. Namun, seringkali masyarakat masih bingung dengan contoh soal PPH pasal 21 ini. Sebenarnya, yang dimaksud dengan PPH pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan kepada karyawan yang menerima penghasilan dari pemberi kerja, baik itu berupa gaji, tunjangan, dan bonus. Nah, agar lebih memahami tentang PPH pasal 21, yuk kita simak contoh soal PPH pasal 21 berikut ini!
Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dipungut atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh karyawan atau pegawai dari pemberi kerja atau penghasilan berupa imbalan, bonus, atau tunjangan dalam bentuk lainnya. PPh Pasal 21 juga dikenal dengan istilah Pajak Penghasilan Pegawai.
PPh Pasal 21 menjadi salah satu jenis pajak yang wajib dipungut dan dilaporkan oleh pihak pemberi kerja kepada pihak penerima penghasilan yang bekerja di bawah naungan institusi tersebut. Pada saat gajian atau sebelum gaji diberikan, pihak pemberi kerja wajib memungut sejumlah pajak tertentu dari penghasilan bruto karyawan dan harus dilaporkan dan disetorkan ke kantor pajak melalui mekanisme pemotongan PPh Pasal 21.
Dalam melakukan pemotongan PPh Pasal 21, jumlah pemotongan PPh Pasal 21 ditetapkan berdasarkan besaran Penghasilan Bruto. Konsep Penghasilan Bruto disini adalah seluruh pendapatan yang diperoleh oleh karyawan atau pekerja dari pemberi kerja tanpa dipotong biaya-biaya lainnya.
Sebagai contoh, untuk karyawan yang memiliki Penghasilan Bruto sebesar Rp10.000.000,00 dan tarif PPh Pasal 21 yang berlaku saat ini sebesar 5%, maka pihak pemberi kerja harus memotong sebesar Rp500.000,00 untuk dipotong sebagai PPh Pasal 21 dari penghasilan karyawan tersebut. Jadi, karyawan tetap menerima sisa penghasilan bersih sebesar Rp9.500.000,00.
Setelah dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, maka karyawan atau pekerja yang telah dipotong PPh Pasal 21 akan mendapatkan slip gaji. Slip gaji berisi informasi mengenai detail penghasilan yang diperoleh dan pajak yang dipotong.
Jika karyawan atau pekerja memiliki Penghasilan Bruto di bawah ambang batas penghasilan tidak kena pajak, maka pihak pemberi kerja tidak perlu melakukan pemotongan PPh Pasal 21. Perlu diketahui bahwa penghasilan tidak kena pajak adalah penghasilan sebesar Rp54.000.000,00 setiap tahunnya.
Bagi para pihak pemberi kerja yang salah melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atau tidak melaporkan pemotongan PPh Pasal 21 ke kantor pajak, maka akan dikenakan sanksi berupa dendadengan nilai bunga dan denda yang dapat membengkak. Oleh karena itu, sangat penting bagi pihak pemberi kerja untuk memahami tata cara pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 dengan benar- benar agar terhindar dari tindakan sanksi pada masa datang.
Batasan Penghasilan Bruto yang Dikenakan PPh Pasal 21
Sebagai seorang pekerja atau karyawan di sebuah perusahaan, kamu pasti sudah familiar dengan adanya potongan gaji yang disebut PPh Pasal 21. Potongan gaji tersebut merupakan kewajiban bagi setiap pekerja sehingga terkadang menyulitkan bagi pekerja untuk mengatur keuangan pribadi. Contoh soal PPh Pasal 21 dapat memudahkan kamu untuk memahami penghitungan potongan gaji tersebut. Salah satu hal penting dalam penghitungan PPh Pasal 21 adalah menentukan batasan penghasilan bruto yang dikenakan pajak. Berikut ini penjelasan mengenai batasan penghasilan bruto yang dikenakan PPh Pasal 21.
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92/KMK.03/2011, batasan penghasilan bruto yang dikenakan PPh Pasal 21 adalah sebesar Rp54 juta per tahun atau setara dengan Rp4,5 juta per bulan. Artinya, jika kamu memiliki penghasilan bruto di bawah Rp4,5 juta per bulan, maka kamu tidak dikenakan pajak penghasilan dan tidak perlu memikirkan potongan gaji PPh Pasal 21.
Di sisi lain, jika penghasilan bruto yang kamu terima lebih dari Rp4,5 juta per bulan, maka otomatis kamu akan dikenakan pajak penghasilan. Besaran pajak yang harus kamu bayarkan ditentukan berdasarkan tingkat penghasilan dan tarif pajak yang sudah ditetapkan pemerintah. Semakin besar penghasilan bruto yang kamu terima, semakin besar pula jumlah potongan yang harus kamu bayarkan untuk PPh Pasal 21.
Namun, perlu diingat bahwa batasan penghasilan bruto tersebut dapat berubah setiap tahunnya tergantung pada kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, kamu harus selalu memantau peraturan terbaru terkait PPh Pasal 21 dan menyesuaikan penghitungan pajak yang harus kamu bayarkan.
Selain menyesuaikan dengan peraturan pemerintah, kamu juga perlu memperhatikan penghasilan bruto sendiri untuk menghindari ketidaknyamanan keuangan di masa mendatang. Jangan sampai kamu terlalu boros atau tidak bisa mengatur keuangan dengan baik hanya karena terlalu mengandalkan pendapatan dari gaji atau gaji hanya cukup untuk membayar potongan PPh Pasal 21. Usahakan mencari alternatif penghasilan dari sumber lain yang bisa membantu mengurangi ketidaknyamanan keuangan atau memperbaiki kondisi keuangan secara keseluruhan.
Dalam menghitung potongan PPh Pasal 21 dan menentukan batasan penghasilan bruto, kamu bisa memanfaatkan contoh soal PPh Pasal 21 yang tersedia di internet. Dengan memahami contoh soal tersebut, kamu bisa menghitung besaran potongan dengan lebih mudah dan akurat. Tetapi perlu diingat, penghitungan potongan PPh Pasal 21 sebenarnya cukup rumit dan memerlukan pemahaman yang cukup tentang aturan pajak penghasilan. Oleh karena itu, jika kamu masih bingung, kamu bisa meminta bantuan dari konsultan pajak atau pihak yang berpengalaman dalam penghitungan PPh Pasal 21.
Cara Menghitung PPh Pasal 21
PPH Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang harus dibayar oleh wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari gaji atau upah. Pajak ini dibebankan oleh pihak penghasil kepada pihak penerima penghasilan seperti karyawan atau pegawai.
Untuk menghitung PPh Pasal 21, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti:
1. Menentukan Penghasilan Bruto
Penghasilan bruto adalah seluruh penghasilan dari pekerjaan yang diterima oleh karyawan atau pegawai dalam satu bulan. Penghasilan bruto ini dapat berupa gaji atau upah, tunjangan, bonus, komisi, dan lain-lain.
Perlu diingat bahwa penghasilan bruto tidak termasuk potongan-potongan yang diberikan oleh perusahaan seperti biaya transportasi, biaya makan, biaya asuransi, dan lain-lain. Potongan ini dihitung setelah menentukan penghasilan bruto.
2. Menentukan Pengurang Penghasilan
Pengurang penghasilan adalah bagian dari penghasilan bruto yang dapat dikurangkan atau tidak kena pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Beberapa pengurang penghasilan yang dapat diberikan antara lain
- Kesejahteraan sosial
- Jaminan pensiun
- Biaya jabatan
- Pajak terutang
- Penghasilan neto yang tidak kena pajak
3. Menghitung PPh Pasal 21
Setelah mengetahui penghasilan bruto dan pengurang penghasilan, selanjutnya kita dapat menghitung PPh Pasal 21 dengan rumus sebagai berikut:
Penghasilan neto = penghasilan bruto – pengurang penghasilan
PPh Pasal 21 = penghasilan neto x tarif PPh Pasal 21
Tarif PPh Pasal 21 yang berlaku untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:
- Penghasilan ≤ Rp 50 juta : 5%
- Penghasilan > Rp 50 juta ≤ Rp 250 juta : 15%
- Penghasilan > Rp 250 juta ≤ Rp 500 juta: 25%
- Penghasilan > Rp 500 juta : 30%
Sebagai contoh, seorang karyawan dengan penghasilan bruto Rp 10.000.000 dan pengurang penghasilan Rp 2.000.000 maka penghasilan neto yang diterima adalah Rp 8.000.000. Dengan menggunakan tarif PPh Pasal 21 yaitu 5%, maka PPh Pasal 21 yang harus dibayarkan adalah Rp 400.000.
Demikianlah cara menghitung PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 harus diperhitungkan secara cermat dan benar untuk menghindari sanksi dari pihak berwenang. Dalam hal ini, disarankan bagi karyawan atau pegawai untuk menjaga dan merapikan dokumen-dokumen penghasilannya guna memudahkan dalam menghitung PPh Pasal 21.
Contoh Soal Penghitungan PPh Pasal 21
Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dibebankan kepada pegawai atas penghasilannya yang diterima selama satu tahun pajak. Untuk memudahkan pemahaman mengenai PPh Pasal 21, akan disajikan contoh soal dibawah ini:
Contoh Soal:
Tuan Siswanto bekerja di sebuah perusahaan swasta dengan gaji bulanan sebesar Rp. 5.500.000. Pada bulan Januari hingga Juni, Tuan Siswanto menerima insentif sebesar 10 juta per bulan. Bagaimana perhitungan PPh Pasal 21 Tuan Siswanto untuk setahun pajak?
Jawaban:
Perhitungan PPh Pasal 21 bulanan Tuan Siswanto dapat diuraikan sebagai berikut
– Gaji Kena Pajak = Gaji Bulanan + Insentif
– Gaji Kena Pajak = 5.500.000 + 10.000.000
– Gaji Kena Pajak = 15.500.000
Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPT) Tahunan, jumlah PTKP untuk karyawan adalah Rp 54.000.000. Oleh karena itu, PTKP Tuan Siswanto adalah Rp 54.000.000 / 12 = 4.500.000.
– Dasar Pengenaan Pajak (DPP) = Gaji Kena Pajak – PTKP
– Dasar Pengenaan Pajak (DPP) = 15.500.000 – 4.500.000
– Dasar Pengenaan Pajak (DPP) = 11.000.000
Setelah itu kita harus menghitung PPh Pasal 21 dengan rumus:
– PPh Pasal 21 = DPP x Tarif Pajak
– Tarif Pajak = 5% (Tanggungan Menikah)
Sehingga:
– PPh Pasal 21 = 11.000.000 x 5%
– PPh Pasal 21 = 550.000 / bulan
Jadi, Tuan Siswanto wajib membayar PPh Pasal 21 sebesar Rp. 550.000 per bulan selama satu tahun pajak.
Dalam contoh soal di atas, dapat disimpulkan bahwa PPh Pasal 21 yang harus dibayar oleh Tuan Siswanto sebesar Rp. 550.000 per bulan atau sebesar Rp. 6.600.000 per tahun pajak. Perlu diketahui bahwa perhitungan PPh Pasal 21 juga berbeda tergantung pada status karyawan, tanggungan keluarga, dan jumlah penghasilan.
Untuk itu, sebagai karyawan yang membayar PPh Pasal 21, penting untuk memahami peraturan perpajakan dan melakukan pembayaran pajak yang tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Terima Kasih Sudah Membaca!
Itulah sedikit contoh soal PPh Pasal 21 yang mungkin dapat membantu Anda memahami lebih dalam tentang perpajakan di Indonesia. Semoga artikel ini bermanfaat bagi para pembaca dan dapat memberikan wawasan baru. Jangan lupa untuk terus mengunjungi website kami untuk mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi!
